Maroef Sjamsoeddin: Mediator Pemogokan di Freeport
foto: KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Mengenal Maroef Sjamsoeddin dan kiprahnya di Freeport.

Nama Marsekal Muda TNI (Purn) Maroef Sjamsoeddin langsung menjadi sorotan media ketika kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mencuat. Maroef adalah purnawirawan perwira tinggi TNI AU dari Korps Pasukan Khas lulusan 1980.

Setelah pensiun, awal tahun 2015 ia mengemban tugas sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia menggantikan Rozik B Soetjipto. Sebelum menjadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef adalah Wakil Kepala Badan Intelijen (BIN). Ia pernah menjalani karier militer sebagai Komandan Skadron 465 Paskhas, Atase Pertahanan RI untuk Brazil, Direktur Kontra Separatis BIN, Sahli Hankam BIN.

Maroef pernah menangani pemogokan di pertambangan Freeport pada tahun 2011 ketika masih menjabat sebagai wakil kepala BIN. Saat itu kontribusi Freeport mengalami penurunan drastic sehingga pemerintah menunjuk BIN untuk menyelesaikan pemogokan di Freeport. Ia menempuh jalur persuasive dengan menemui para pemohok guna mencari solusi. Dalam tiga minggu setelah pertemuan, pegawai Freeport kembali bekerja.

Langkah persuasive yang dilakukan Maroef dalam menyelesaikan pemogokan ini diduga menjadi latar belakang Chairman Freeport McMorran Jim Moffat memintanya menjadi Presiden Direktur. McMorran lebih mempertimbangkan sosok Maroef daripada background pendidikan dan pengalamannya di perusahaan pertambangan. (ksa)

Mempapuakan Indonesia

Kesediaan Maroef menjadi Presdir PT Freeport antara lain dilatarbelakangi kecintaannya pada Papua. Ia melihat persoalan Papua sangat kompleks, ia selalu berkomitmen untuk mengindonesiakan Papua dan mempapuakan Indonesia. Pluralisme dan kekayaan sosial budaya Papua harus dijamin keberlangsungannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan, Maroef mengatakan, untuk membangun Papua tidak bisa menggunakan kacamata dari daerah lain tetapi harus sesuai dengan keunikan Papua itu sendiri. Pembangunan Papua harus sama dengan pembangunan di daerah lain di Indonesia. Di sisi lain, ciri khas dan kekayaan yang dimiliki Papua pun harus mewarnai dan muncul dalam setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat sehingga Papua benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. (ksa)

Jejak karier Maroef Sjamsoeddin

Lahir di Makassar, SMA di Jakarta

Alumni AAU 1980

  • 1989 salah satu dari 15 perwira yang pernah ditugaskan ke Irak, masa perang Iran-Irak.
  • 1992-1995 menjadi Asisten Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk wilayah Amerika Selatan yang berkedudukan di Brasil
  • 1996-2000 menjadi Komandan Skadron 465 Paskhasau
  • 2000-2003 Kembali lagi ke Brasil sebagai Atase Pertahanan
  • 2004: Kembali ke Indonesia sebagai perwira menengah di BIN.
  • 30 Januari 2007 Promosi sebagai Direktur Kontra Separatisme Deputi III BIN.
  • 1 Maret 2010 menjadi Sahli Bid Hankam BIN.
  • 23 Desember 2011-2014 Wakil Kepala BIN
  • 27 Januari 2015 Presiden Direktur k PT Freeport Indonesia

Menggagas Freeport Ramah Politik

Jakarta—Baru menyebut nama Freeport, siapa pun pasti langsung mengernyitkan keningnya. Terlalu banyak pemberitaan negative tentang perusahaan pertambangan yang beroperasi di Papua itu. Namun Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin bertekad membenahi Freeport dengan strategi clean management dan green industry.

Di awal menjadi presiden direktur, Maroef harus menghadapi perpanjangan kontrak karya yang menghadapi jalan terjal berliku. Ia yang memang dikenal dekat dengan kalangan wartawan mengajak sejumlah pimpinan media berkeliling ke perusahaan pertambangan itu untuk melihat dari dekat operasional PT Freeport.

Clean Management dalam perspektif Maroef adalah membangun organisasi yang memberdayakan dan memberi manfaat besar bagi stakeholders. Sementara green industry tidak hanya berarti green atau ramah lingkungan tetapi juga ramah secara politik, sosial, dan budaya. Maroef yang berlatar belakang tentara akan melakukan supervise terhadap aspek teknologi dan bisnis karena ia memandang sudah banyak pakar yang menguasai.

Maroef akan lebih fokus mengelola dan mengendalikan aspek politik, sosial, budaya, dan keamanan. Selama ini PT Freeport memang dikenal sebagai perusahaan yang sarat dengan kepentingan politik, sosial, budaya, dan keamanan. Oleh karena itu sejak awal memimpin perusahaan pertambangan itu ia berkomitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan PT Freeport secara transparan.

Keberadaan PT Freeport harus memberi manfaat bagi perusahaan, Papua, dan Indonesia. Maroef sudah menandatangani kesepahaman dengan PT Petrogress di Jawa Timur untuk alokasi 60 hektare lahan bagi pabrik smelter untuk pengolahan tembaga. Investasi itu menelan US$ 2,3 miliar atau Rp 25 triliun. Selain itu PT Freeport juga sudah menginvestasikan US$ 18 miliar untuk pertambangan underground atau senilai Rp 200 triliun lebih yang akan dibangun 2017 dan berproduksi 2021. Dalam setiap langkah korporasi, Maroef mengutamakan mitra local. (ksa)