Anjal dan Gepeng jadi Masalah Klasik Makassar, Muliati Sosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2018

  • Whatsapp

WAJAHINDONESIA.COM – Tak bisa dipungkiri anjal dan gepeng menjadi masalah klasik di kota metropolitan, termasuk kota Makassar. Edukasi dan sosialisasi yang kurang serta penegakan hukum tidak sepenuh hati menjadikan jumlah anjal dan gepeng di kota Makassar masih tinggi.

Olehnya, anggota DPRD kota Makassar, Muliati menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor 2 tahun 2018 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar.

Bacaan Lainnya

Sosialisasi peraturan daerah

Kegiatan tersebut digelar di Aerotel Smile Hotel, Kamis (11/2/2021). Kegiatan ini menghadirkan 100 orang dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan.

Legislator PPP menegaskan pemerintah harus dapat melakukan pembinaan, sehingga kota Makassar bersih dari anjal dan gepeng.

“Melalui Perda ini diharapkan pemerintah dapat melakukan pembinaan secara intensif, sehingga tidak ada lagi anak-anak jalanan dan gelandangan, itu tugas Pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial,” ujar Muliati.

Selain itu beberapa tugas dan kewajiban orang tua juga dijelaskan dalam perda tersebut, yakni kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dari berbagai hal yang dapat mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

“Selain itu untuk mencegah dan melindungi anak dari kejahatan seksual, serta mencegah dan melindungi anak terlibat menjadi pekerja termasuk pekerja rumah tangga anak,” ujar Ceke Karai, pemateri pertama kegiatan ini.

“Ranperda ini mengatur secara jelas hak dan tanggung jawab terhadap anak, UU juga seperti itu. Jadi, kalau ada orang tua yang lalai dari tanggung jawabnya, UU mengatur bahwa ada sanksi,” lanjutnya.

Sosialisasi peraturan daerah

Lebih lanjut, orangtua juga berkewajiban mencegah perkawinan usia anak hingga menyelesaikan sekolah lanjutan atas, serta membangun sistem kerekatan keluarga untuk mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi anak.

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat terhadap anak juga diatur dalam Ranperda tersebut.

“Misalnya, ada anak jalanan, dipaksa minta-minta, itu dieksploitasi, yang menjadi pelaku eksploitasi, pelaku penelantaran itu semua kena sanksi, termasuk orang tua yang membiarkan anaknya dieksploitasi,” ujar Zainuddin Rahman pemateri kedua.

“Dalam UU, sudah diatur secara tegas ada sanksi pidana. Makanya, kalau terbukti ada anak yang menjadi korban, ada anak yang berhadapan hukum maka orang mengacunya pada UU Perlindungan Anak,” pungkasnya.

 

 


banner

Pos terkait