Dasar Hukumnya Masih Lemah, Perda Retribusi Sampah Akan Di Revisi

  • Whatsapp
Anggota DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo

MAKASSAR, Wajahindonesia.com – Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo menilai, dasar hukum pemungutan iuran sampah masih sangat lemah.

Sehingga, regulasi retribusi sampah kecamatan akan dibenahi melalui revisi peraturan daerah (Perda) no 11 tahun 2011 tentang Retribusi Sampah.

Ia menganggap, saat ini Kecamatan hanya fokus pada peraturan wali kota (Perwali) apabila mengambil pungutan iuran sampah.

Sehingga Perda tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan lagi. Olehnya itu, salah satu solusinya adalah dengan merevisi Perda No 11 tahun 2011.

Anggota Komisi B bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Hasanuddin Leo berujar ranperda tersebut telah diinput bersama 26 program legislasi daerah (prolegda) 2021.

“Terlebih hal ini telah menjadi rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dimana keduanya dianggap tak sinkron,” ujarnya

“Saya dari Komisi dan dari Banggar telah merekomendasikan untuk revisi perda no 11 tahun 2011, karena yang digunakan kecamatan itu perwali, katanya.

Lanjut Hasanuddin, dengan mengacu pada rekomendasi dari BPKP maka dipandang perwali dipandang tidak kuat, sehingga Perda nomor 1 tahun 2011 perlu direvisi.

Nantinya, kata Leo beberapa regulasi akan dimasukkan sebagai tambahan. Diantaranya nominal iuran, dimana tidak adanya ketetapan iuran lewat perwali membuat retribusi tiap kecamatan berbeda sehingga perlu disatukan.

“Selain itu retribusi kecamatan juga nantinya tak lagi dibebankan kepada kecamatan melainkan akan kembali ke Dinas Lingkungan hidup, sehingga kecamatan dapat fokus untuk melakukan pengangkutan saja.”

“Jadi kecamatan hanya bertugas mengangkut sampah yang ada di wilayahnya, dengan wilayah-wilayah yang masuk lorong, jalan raya. Sementara pungutannya dilakukan dinas lingkungan hidup sehingga efektifitas pungutan lebih terukur,” ungkapnya.

Dengan begitu, selama penggodokan berlangsung, maka kecamatan diminta untuk tetap melakukan pungutan berdasarkan Perwali. Sehingga pemasukan PAD tetap jalan. Ranperda inisiasi DPRD ini ditargetkan rampung April hingga Mei 2021.

“Awal tahun anggaran itu kan masih proses administrasi, jadi diharapkan sebelum perubahannya itu, sekitar mungkin bulan empat dan bulan lima itu sudah bisa jadi,” pungkasnya.


banner

Pos terkait