Penerapan Jam Malam di Makassar, Nasib 4000 Karyawan THM Terkatung-katung

  • Whatsapp
Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru

WAJAHINDONESIA.COM – Badan Pengurus Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) mengadu ke DPRD Kota Makassar terkait kebijakan jam malam yang digulirkan pemerintah kota yang dianggap memukul industri hiburan malam.

Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru mengatakan kebijakan tersebut menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan bisnis hiburan malam, termasuk seluruh unsur di dalamnya.

Bacaan Lainnya

“Kenyataannya, 4.000 tenaga kerja terdampak. Tidak bisa bayar kost, pinjam uang di rentenir, tidak bisa bayar listrik, belum lagi biaya sekolah anak, hingga urusan perut mereka,” keluh Zulkarnain saat dijumpai di Gedung DPRD Makassar, Kamis (7/1/2021).

Bagi dia, kecil kemungkinan pelaku hiburan malam akan mendapat bantuan atau dana insentif dari pemerintah. Jika memang nihil, THM berharap adanya penyesuaian waktu operasional. Mereka menuntut adanya keadilan tanpa diskriminasi.

“Harus ada keadilan dari pengambilan kebijakan itu. Kami harapkan adanya penyesuaian waktu operasional. Misalnya rumah bernyanyi keluarga buka dari pagi sampai jam 7 malam, karaoke buka hingga jam 9 atau jam 10. Berikutnya bar dan pap dari jam 12 hingga jam 3 pagi. Toh itu hitungannya bukan malam lagi, tapi sudah pagi kan,” tuntut Zul.

Kalau perlu, pemerintah kota menempatkan satu satgas Covid-19 di setiap THM untuk pengawasan. Jika terjadi pelanggaran over kapasitas atau protokol kesehatan maka bisa diberi sanksi dan ditindaki.

“Istilahnya, sedikit omset yang penting ada pemasukan. Yang penting karyawan mereka bisa makan. Juga kami harap adanya kompensasi pajak atau keringanan untuk bulan ini,” pungkasnya.

Diketahui, kebijakan jam malam tidak hanya menyasar cafe dan restoran tapi juga THM diwajibkan tidak beroperasi hingga 11 Januari mendatang.

Keputusan ini sebagai tindak lanjut arahan dari Pemerintah Kota Makassar terkait pembatasan jam operasional usaha-usaha tertentu dalam kaitan penanganan wabah Covid-19. Himbauan ini juga sebagai upaya mendukung maklumat yang telah dikeluarkan jajaran Kepolisian Negara RI.


banner
Editor: Zaki Rifan

Pos terkait